MAMUJU — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana menyerahkan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXXIII kepada Pemerintah Provinsi Sulbar dan pemerintah kabupaten se-Sulbar. Penyerahan berlangsung di Mamuju, Rabu (16/9/2026), dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Mamuju serta perwakilan BKD dari sejumlah kabupaten.
Para lulusan selanjutnya ditempatkan di berbagai wilayah Sulawesi Barat. Junda meminta lokasi penempatan tidak dijadikan alasan menolak tugas.
Pesan untuk yang Ditempatkan di Mamasa dan Pasangkayu
Junda menegaskan para lulusan IPDN sejak awal telah memilih jalur pengabdian kepada negara. Penempatan di wilayah mana pun, menurutnya, seharusnya diterima sebagai bagian dari tugas.
"Prinsip kita di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang ditempatkan di Mamasa jangan kecewa, yang ditempatkan di Pasangkayu jangan kecewa," tegasnya.
Menjadi aparatur pemerintahan, kata Junda, bukan sekadar mengejar kenyamanan tempat kerja. Para lulusan dituntut mampu beradaptasi dan memberi kontribusi di mana pun ditugaskan.
"Karena kalian dulu masuk IPDN untuk mengabdi kepada bangsa dan negara, bukan hanya kepada daerah sendiri," ujarnya.
Tiga Pegangan: Disiplin, Loyalitas, Dedikasi
Junda membagikan pengalaman saat pertama kali mengabdi pada 1993. Keberhasilan aparatur di lapangan, menurutnya, tidak hanya ditentukan teori selama pendidikan, tetapi juga kemampuan membawa diri dan menjalankan tugas.
Ia menyebut tiga hal yang harus menjadi pegangan alumni IPDN, yakni disiplin, loyalitas, dan dedikasi. Soal disiplin, Junda memberi penekanan keras karena dinilai harus menjadi identitas alumni IPDN, mulai dari penampilan hingga pelaksanaan pekerjaan.
"Kalau ada alumni IPDN tidak disiplin, itu bukan alumni, hanya numpang sekolah saja," katanya.
Untuk loyalitas, Junda mengingatkan pentingnya kesetiaan kepada pimpinan, kepemimpinan, dan tugas. Namun loyalitas bukan berarti bawahan hanya diam ketika menemukan persoalan.
"Jangan membantah tugas, kecuali tugas itu berisiko tidak baik. Kewajiban bawahan yang loyal itu harus memberikan pendapat," jelasnya.
Dedikasi Dinilai dari Kinerja, Bukan Jam Kerja
Junda menilai dedikasi menuntut aparatur memberikan kontribusi lebih dari sekadar memenuhi kewajiban jam kerja. Bekerja standar 7 sampai 8 jam sehari, menurutnya, belum bisa disebut dedikasi.
"Kalau anda hanya masuk kerja 7 sampai 8 jam sehari dan menyelesaikan pekerjaan standar, itu bukan dedikasi, itu hanya bekerja," ujarnya.
Ia meminta para lulusan menunjukkan kinerja menonjol dan tidak sekadar bekerja berdasarkan rutinitas. Junda menantang mereka tampil melampaui standar yang berlaku di lingkungan kerja.
"Kalau orang mampunya 10, anda harus 11. Kalau orang mampu selesaikan pekerjaan 3 jam, anda harus 1 jam. Tunjukkan performa kalian bahwa anda memang alumni IPDN," katanya.
Para lulusan juga diminta tidak datang ke tempat tugas hanya untuk mengikuti pola lama. Mereka diminta mampu memberi warna dan inovasi di lingkungan kerja masing-masing.
"Tampil berbeda dan mewarnai tempat tugas, bukan malah diwarnai," pesannya.
Junda menambahkan, di tengah penerapan manajemen talenta, aparatur dituntut membuktikan kemampuan melalui kinerja. Penilaian harus ditunjukkan lewat performa dalam menjalankan tugas.
Pemkab Diminta Tak Lepas Lulusan Tanpa Pembinaan
Junda meminta pemerintah kabupaten dan perangkat daerah yang menerima lulusan IPDN tidak melepas mereka tanpa pembinaan. Para lulusan dinilai masih berada pada tahap awal pengabdian dan butuh bimbingan untuk menerjemahkan teori ke dalam praktik pemerintahan.
"Saya minta tolong diarahkan, ditempatkan pada tempat sesuai dengan jurusannya agar bisa mengembangkan potensi. Mereka ini ibarat kertas putih," katanya.
Setiap kesalahan aparatur baru, lanjut Junda, harus segera dikoreksi agar tidak berkembang menjadi kebiasaan.
"Kalau ada yang salah, ditegur saja, jangan didiamkan. Karena kalau didiamkan, dia kira tidak ada salahnya," tutup Junda.
