Mamuju — Pemerintah Sulawesi Barat meluncurkan penguatan program literasi digital yang melampaui sektor pendidikan. Selain siswa dan guru, kompetensi digital kini ditargetkan mencakup seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan komunitas pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di wilayah provinsi.
Arahan ini sejalan dengan prioritas Gubernur Sulbar Suhardi Duka yang menempatkan peningkatan kapasitas digital sebagai fondasi pengembangan sumber daya manusia. Kepala Dinas Kominfo SP Sulbar Muhammad Ridwan Djafar menegaskan bahwa fokus bukan sekadar pengenalan teknologi, melainkan penggunaan yang aman, etis, dan produktif di berbagai sektor.
Pencapaian Awal di Sektor Pendidikan
Jangkauan program literasi digital telah mencapai skala signifikan dalam fase awal. Data dari kolaborasi Dinas Kominfo dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan keterlibatan 70 sekolah dengan total 26.000 peserta, sebagian besar berasal dari siswa SMA/SMK dan tenaga pendidik.
Program yang melibatkan Kaizen Collaborative Impact ini membawa metodologi berbasis inisiatif ASEAN Foundation dan Google.org, yang telah terbukti efektif di berbagai negara kawasan Asia Tenggara.
Perluasan ke UMKM dan Tata Kelola Pemerintah
Sejak awal Mei 2026, inisiatif meluas ke segmen pelaku UMKM dengan penekanan pada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan daya saing usaha. Pelatihan mencakup penggunaan kecerdasan buatan dalam operasional bisnis sehari-hari, dari manajemen inventori hingga strategi pemasaran digital.
Ridwan menjelaskan bahwa pendekatan pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Strategi ini memastikan teknologi menjadi alat yang tepat guna mendukung kinerja instansi, bukan sekadar adopsi normatif.
"Ini merupakan penguatan dari program yang sudah kita jalankan sebelumnya, pengembangan kompetensi digital baik di lingkup ASN, guru, siswa hingga pelaku usaha perlu terus kita tingkatkan," ujar Ridwan pada Sabtu (2 Mei 2026).
Keamanan Data dan Aksesibilitas Tanpa Biaya
Pihak Kaizen Collaborative Impact memberikan jaminan bahwa seluruh rangkaian program berjalan tanpa membebankan biaya kepada peserta. Mereka juga menegaskan tidak ada praktik pengumpulan data pribadi peserta, sehingga masyarakat dapat mengikuti pelatihan dengan aman dan nyaman.
Komitmen transparansi ini menjadi penting mengingat sensitivitas data pengguna di era digital. Pendekatan yang mengutamakan privasi diharapkan meningkatkan kepercayaan warga Sulbar terhadap program literasi digital pemerintah.
Fondasi Pemerintahan Responsif di Era Digital
Arahan Gubernur Suhardi Duka menekankan bahwa peningkatan kapasitas digital harus dimulai dari internal pemerintah. ASN dinilai memerlukan pemahaman kuat tentang teknologi agar mampu menghadirkan layanan publik yang responsif dan relevan dengan perkembangan zaman.
Literasi digital bagi aparatur dianggap sebagai bagian integral dari reformasi tata kelola pemerintahan yang adaptif, bukan hanya daya dukung teknis semata.
