MAMUJU — Anggota DPRD Sulawesi Barat dari Fraksi Golkar, Irfan Pahri Putra, menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang tengah dijalankan pemerintah provinsi. Ia menegaskan bahwa langkah penghematan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai pelemahan kapasitas pemerintah dalam mengeksekusi program pembangunan fisik.
Menurut Irfan, efisiensi seharusnya menjadi alat kontrol untuk meningkatkan kualitas belanja daerah. Fokus utama pemerintah daerah saat ini adalah memastikan alokasi dana yang terbatas tetap mampu menyentuh sektor-sektor produktif yang dibutuhkan oleh warga Sulawesi Barat.
"Efisiensi bukan berarti kita tidak punya kekuatan sama sekali. Yang terpenting adalah memastikan satu rupiah pun uang rakyat bisa berdampak dan dirasakan langsung oleh masyarakat," tegas Irfan Pahri Putra di Mamuju.
Efisiensi Harus Berorientasi pada Efektivitas Program
Irfan menilai kebijakan penghematan sering kali disalahpahami sebagai pengurangan belanja semata tanpa melihat skala prioritas. Baginya, kondisi keuangan daerah yang terbatas justru menuntut kecermatan ekstra dari pemerintah dalam memilih program yang memiliki daya ungkit ekonomi paling besar.
Pemerintah daerah didorong untuk lebih jeli melihat kebutuhan dasar masyarakat di lapangan. Irfan menekankan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menjadi tameng untuk menunda perbaikan fasilitas publik yang kondisinya sudah sangat mendesak.
"Efisiensi itu soal efektivitas, bukan sekadar penghematan. Program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik, seperti infrastruktur, harus tetap menjadi prioritas," ujarnya.
Infrastruktur Sulbar Masih Membutuhkan Perhatian Serius
Kondisi infrastruktur di berbagai wilayah Sulawesi Barat dinilai masih memerlukan intervensi besar dari pemerintah. Irfan melihat masih banyak persoalan aksesibilitas dan sarana penunjang ekonomi yang belum mendapatkan perhatian maksimal dalam beberapa periode anggaran terakhir.
Ia mengingatkan agar alasan keterbatasan dana tidak terus-menerus dijadikan pembenaran atas lambatnya progres pembangunan fisik. Infrastruktur yang memadai merupakan kunci utama untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat di pelosok Sulbar.
"Masih banyak persoalan infrastruktur yang mendesak untuk ditangani. Jangan sampai ini diabaikan hanya karena alasan efisiensi," kata Irfan menambahkan.
Mendorong Optimalisasi Skala Prioritas Daerah
Legislator asal Golkar ini meminta pemerintah daerah untuk menyusun ulang skala prioritas dengan mempertimbangkan dampak luas bagi publik. Optimalisasi program harus diarahkan pada sektor-sektor yang mampu memberikan nilai tambah bagi produktivitas masyarakat lokal.
Kebijakan belanja daerah ke depan diharapkan tidak hanya bersifat rutin, tetapi lebih pada pemenuhan kebutuhan dasar. Irfan berkomitmen akan terus mengawal jalannya penganggaran agar tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas, terutama dalam pemenuhan hak atas infrastruktur yang layak.
Langkah pengawasan ini bertujuan agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah provinsi tetap berada dalam koridor pembangunan yang berkelanjutan. Fokus pada infrastruktur dianggap sebagai investasi jangka panjang yang tidak bisa ditawar meskipun dalam kondisi efisiensi anggaran.
