MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengidentifikasi bahwa komunikasi publik menjadi kunci krusial dalam menjaga stabilitas harga pangan menjelang hari besar keagamaan. Meski indikator makro ekonomi menunjukkan tren positif, keterlibatan tokoh agama dinilai efektif untuk meredam perilaku konsumtif yang memicu kenaikan harga.
Sekretaris Daerah Sulbar, Junda Maulana, menjelaskan bahwa pemerintah telah mengamankan rantai pasok dari sisi hulu, mulai dari ketersediaan komoditas hingga dukungan transportasi. Namun, keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada respons masyarakat sebagai konsumen di lapangan.
“Karena kita sudah melakukan bagaimana penyediaan komoditas, kemudian transportasi keterjangkauan dan lain sebagainya. Tapi tinggal satu yaitu bagaimana komunikasi, karena apa pun yang dilakukan pemerintah, kalau masyarakatnya tidak mendukung maka tidak akan sukses,” ujar Junda saat membuka agenda Refreshment Gerakan Bersama Jaga Inflasi (GERAI) di Hotel Matos, Mamuju, Selasa (5/5/2026).
Mengapa Dai Menjadi Kunci Pengendalian Harga di Sulbar?
Pelibatan para dai dalam program GERAI merupakan langkah strategis untuk menjangkau lapisan masyarakat terbawah. Para pemuka agama ini diharapkan mampu memberikan advokasi yang sederhana namun berdampak, terutama dalam mengajak warga merayakan Iduladha secara proporsional dan tidak berlebihan.
Junda menekankan bahwa peran dai tidak boleh berhenti pada momentum Iduladha saja. Edukasi mengenai literasi ekonomi dan inflasi diharapkan menjadi materi dakwah yang berkelanjutan untuk membangun ketahanan ekonomi umat.
“Sebenarnya peran ini tidak hanya sampai di sini. Kita berharap sustainable, para dai ini bukan hanya momentumnya ini, tapi dimana-mana juga memberikan advokasi penjelasan kepada masyarakat berkaitan inflasi,” jelasnya di hadapan peserta dari unsur Kementerian Agama dan Bank Indonesia.
Kondisi Inflasi Sulbar Masih di Bawah Target Nasional
Berdasarkan data terbaru, posisi inflasi tahun ke tahun (Y-on-Y) di Sulawesi Barat menyentuh angka 1,6 persen. Angka ini diklaim masih berada dalam koridor yang sehat dan terkendali, mengingat batas bawah inflasi yang ideal berada di angka 1,5 persen.
Pemerintah menargetkan inflasi tetap terjaga pada rentang 2,5 persen plus minus 1 persen. Dengan capaian 1,6 persen, Sulbar memiliki ruang gerak yang cukup aman, namun tetap memerlukan kewaspadaan tinggi terhadap volatilitas harga pangan (volatile foods) yang biasanya naik tipis saat Iduladha.
“Syukur alhamdulillah Sulawesi Barat ini Y-on-Y itu 1,6 persen masih dalam batas normal karena inflasi yang bagus itu ada 2,5 persen plus minus 1 persen. Kita 1,6 artinya masih di atas batas bawah yaitu 1,5 persen. Itu yang kita perlu jaga,” ungkap Junda.
Strategi Distribusi Daging Kurban untuk Tekan Permintaan
Selain faktor komunikasi, Pemprov Sulbar juga menyoroti mekanisme distribusi bantuan pangan dan daging kurban. Pola distribusi yang merata, terutama menyasar masyarakat kurang mampu, diyakini mampu menekan lonjakan permintaan daging di pasar tradisional secara mendadak.
Program GERAI yang diinisiasi bersama Bank Indonesia dan Kementerian Agama ini diharapkan menjadi bantalan ekonomi daerah. Dengan sinergi lintas instansi, pemerintah optimistis daya beli masyarakat tetap terjaga tanpa harus mengganggu stabilitas harga kebutuhan pokok di Mamuju dan kabupaten sekitarnya.
