MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menegaskan akurasi data menjadi syarat mutlak dalam pelaksanaan Program Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Terpadu (Pastipadu). Ia memerintahkan jajarannya merujuk pada data BPS dan BKKBN sebagai acuan tunggal.
"Semua kita bekerja berdasarkan data dari BPS, kemudian dari BKKBN. Dengan demikian, pekerjaan ini menjadi prioritas pemerintah provinsi," ujar Suhardi usai memimpin rapat koordinasi di Ballroom Kantor Gubernur Sulbar, Mamuju, Selasa (2/6/2026).
Suhardi mengungkapkan evaluasi program sepanjang 2025 menunjukkan hasil positif. Intervensi yang berjalan berhasil menekan angka kemiskinan sekaligus menurunkan prevalensi stunting secara signifikan di Sulbar.
"Hasil kerja kita di tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Terjadi penurunan angka kemiskinan. Terjadi juga penurunan angka stunting yang cukup signifikan," kata dia.
Instruksi penggunaan data tunggal bertujuan menghindari tumpang tindih penerima bantuan. Langkah ini memastikan alokasi anggaran dari APBD maupun sumber lain tepat sasaran. Selama ini, data tidak seragam kerap menjadi kendala dalam penyaluran bansos di daerah.
Dengan data BPS dan BKKBN, Pemprov Sulbar ingin memastikan setiap keluarga prasejahtera yang membutuhkan intervensi gizi spesifik dan pemberdayaan ekonomi terdata secara akurat.
Rapat koordinasi yang dihadiri jajaran pimpinan OPD, perwakilan BPS, BKKBN, Baznas, dan pelaku usaha swasta ini juga membahas skema pembiayaan di luar APBD. Sektor swasta dan Baznas menyatakan komitmennya menyokong pendanaan alternatif demi menyukseskan program prioritas tersebut.
"Kita semakin permantap dan terpadu program kita. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, termasuk Baznas dan pelaku usaha. Kita semakin berkomitmen untuk menangani itu," tegas Suhardi.
Dalam forum tersebut, para pimpinan OPD memaparkan peta jalan (roadmap) penanganan kemiskinan. Cakupannya meliputi pemenuhan gizi spesifik untuk balita dan ibu hamil hingga program pemberdayaan ekonomi lokal bagi keluarga penerima manfaat.
Pemprov Sulbar memastikan program Pastipadu akan diadopsi jangka panjang dengan skala intervensi lebih masif dan terukur pada tahun-tahun mendatang. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemprov memotong rantai kemiskinan dari hulu ke hilir secara terpadu.