MAMUJU — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, memimpin langsung rapat koordinasi Program Percepatan Penurunan Stunting dan Kemiskinan Terpadu (Pastipadu) di Ballroom Lantai 3 Kantor Gubernur. Forum ini dihadiri pimpinan Baznas, BKKBN, BPS, hingga perwakilan dunia usaha. Ini menandakan persoalan sosial tidak lagi ditangani secara sektoral.
“Kita semakin permantap dan terpadu program kita. Pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, termasuk Baznas dan pelaku usaha. Kita semakin berkomitmen untuk menangani itu,” tegas Suhardi Duka dalam sambutannya.
Hasil Kerja 2025: Angka Kemiskinan dan Stunting Turun
Menurut Gubernur, pendekatan kolaboratif sepanjang tahun lalu mulai membuahkan hasil. Ia menyebut sejumlah indikator pembangunan sosial di Sulbar memperlihatkan perbaikan, terutama pada dua indikator utama.
“Dan hasil kerja kita di tahun 2025 menunjukkan hasil yang baik. Terjadi ada penurunan angka kemiskinan. Terjadi juga penurunan angka stunting yang cukup signifikan,” ujarnya.
Capaian ini menjadi modal pemerintah daerah untuk memperluas jangkauan program. Dalam rapat, setiap OPD memaparkan capaian, strategi, dan rencana intervensi ke depan. Lembaga vertikal dan sektor swasta menyatakan kesiapan memperkuat kontribusi sesuai bidang masing-masing.
Intervensi Berbasis Data BPS dan BKKBN
Suhardi menekankan seluruh kebijakan dan intervensi harus berjalan berdasarkan data terverifikasi. Pemerintah akan terus memanfaatkan data dari BPS dan BKKBN untuk memetakan kelompok sasaran secara akurat, menghindari tumpang tindih program, serta meningkatkan efektivitas anggaran.
“Olehnya itu kita akan lanjutkan program ini dan kita akan semakin mantapkan, dan semua kita bekerja berdasarkan dengan data dari BPS, kemudian dari BKKBN,” lanjutnya.
Dalam konteks pembangunan daerah, stunting dan kemiskinan memiliki keterkaitan erat. Tingginya angka kemiskinan berpotensi memengaruhi kualitas gizi keluarga. Stunting berdampak pada kualitas sumber daya manusia jangka panjang. Integrasi penanganan keduanya dinilai lebih efektif ketimbang pendekatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri.
Prioritas Pemerintah Provinsi
Gubernur menegaskan percepatan penurunan stunting dan kemiskinan tetap menjadi agenda utama Pemprov Sulbar. Rapat koordinasi ini menjadi momentum konsolidasi untuk menyamakan arah kebijakan, memperkuat sinergi, dan memastikan intervensi berjalan terukur serta tepat sasaran.
“Sehingga dengan demikian pekerjaan ini menjadi prioritas pemerintah provinsi,” tutup Suhardi Duka.
