MAMUJU – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Pemprov Sulbar) mengambil langkah taktis dalam merespons dinamika ketenagakerjaan di daerah. Meski mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional dan berhasil menurunkan angka kemiskinan, Pemprov Sulbar kini mengalokasikan anggaran fantastis sebesar Rp60 miliar pada tahun 2026 khusus untuk program padat karya.
Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka, menegaskan bahwa alokasi ini merupakan jawaban langsung atas tantangan meningkatnya angka pengangguran yang muncul di tengah tren positif ekonomi daerah.
Paradoks Ekonomi: Pertumbuhan Tinggi, Pengangguran Naik
Dalam forum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di Kantor Gubernur, Senin (9/2/2026), Gubernur Suhardi Duka mengungkapkan bahwa pemerintah tengah melakukan evaluasi mendalam terhadap akar permasalahan ketenagakerjaan di Sulbar.
"Pertumbuhan ekonomi kita sudah di atas nasional dan berhasil menurunkan angka kemiskinan. Namun, tingkat pengangguran sedikit meningkat. Kita ingin cari apa masalahnya dan fokus kembali untuk menurunkannya," ujar Suhardi Duka.
Strategi Intervensi Padat Karya 2026
Sebagai solusi jangka pendek yang berdampak langsung pada daya beli masyarakat, pemerintah akan memperluas skema lapangan kerja melalui proyek infrastruktur dan layanan publik berbasis komunitas.
| Aspek Program | Detail Kebijakan |
|---|---|
| Total Anggaran | Rp60 Miliar + |
| Skema Pekerjaan | Padat Karya (Labor Intensive) |
| Cakupan Wilayah | Kawasan Perdesaan dan Perkotaan |
| Tujuan Utama | Penyerapan tenaga kerja lokal & percepatan infrastruktur |
| Konteks Perencanaan | Persiapan RKPD 2027 |
Fokus Pembangunan Infrastruktur dan Desa
Program padat karya ini tidak hanya dirancang untuk memberikan penghasilan instan bagi warga, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dasar yang mangkrak atau memerlukan pemeliharaan rutin. Dengan melibatkan tenaga kerja lokal baik di desa maupun kota, pemerintah berharap terjadi perputaran ekonomi yang lebih inklusif.
Langkah strategis ini juga menjadi bagian dari persiapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027, di mana penyelarasan antara pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja menjadi prioritas utama di sisa masa jabatan gubernur.
Melalui integrasi program ini, Sulawesi Barat optimis dapat menekan angka pengangguran kembali ke level rendah sembari mempertahankan prestasi pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai selama setahun terakhir.
3 Pilihan Judul yang Sangat Relevan:
Atasi Kesenjangan Ekonomi, Gubernur Suhardi Duka Siapkan Rp60 Miliar untuk Lapangan Kerja Baru
Respons Tren Pengangguran, Pemprov Sulbar Perluas Program Padat Karya hingga ke Desa
Suhardi Duka: Rp60 Miliar Siap Dikucurkan untuk Jaga Daya Beli dan Tekan Pengangguran di Sulbar
Apakah Anda ingin saya membuatkan draf "Kriteria Penerima Manfaat" untuk program padat karya ini agar bisa dijadikan panduan bagi pembaca di daerah?
