MAMUJU — Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) terus memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan seluruh program kerja berjalan sesuai koridor regulasi. Gubernur Suhardi Duka menyatakan bahwa pendekatan preventif menjadi strategi utama dalam menghindari potensi pelanggaran hukum di lingkup pemerintahan.
Menurut Suhardi, sinergi yang selama ini terbangun dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulbar bukan sekadar kerja sama formal, melainkan ruang konsultasi aktif. Hal ini bertujuan agar setiap kebijakan yang diambil pemerintah daerah memiliki landasan hukum yang kuat sejak tahap perencanaan hingga eksekusi di lapangan.
Fokus Pencegahan dalam Penegakan Hukum Daerah
Dalam pandangan Suhardi, tindakan hukum sedapat mungkin diarahkan pada upaya pembinaan sebelum masuk ke ranah penindakan. Ia menilai pendekatan ini jauh lebih efektif dalam menjaga stabilitas birokrasi dan memastikan pelayanan publik tidak terganggu oleh persoalan hukum yang sebenarnya bisa diantisipasi.
“Orientasi kita adalah pencegahan. Sepanjang masih bisa dicegah tindakan hukum itu, maka kita upayakan seperti itu,” tegas Suhardi Duka saat menghadiri acara ramah tamah di Mamuju.
Meski mengedepankan aspek pencegahan, Gubernur menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap pelanggaran yang bersifat fatal dan disengaja. Penegakan hukum tetap menjadi langkah terakhir jika upaya preventif tidak lagi memungkinkan.
“Kalau memang sudah terlanjur salah, tentu penindakan harus dilakukan,” lanjutnya.
Pengawalan Ketat Proyek Strategis Sulbar
Salah satu implementasi nyata dari komitmen pencegahan ini adalah keterlibatan Kejati dan Polda Sulbar dalam mengawal proyek-proyek strategis. Suhardi menyebutkan bahwa pendampingan hukum dari instansi vertikal sangat krusial untuk mencegah terjadinya penyimpangan anggaran maupun prosedur administrasi.
Langkah ini diambil untuk memberikan rasa aman bagi para pelaksana proyek di lapangan. Dengan adanya pendampingan resmi, diharapkan tidak ada keraguan dalam mempercepat serapan anggaran pembangunan yang berdampak langsung pada ekonomi masyarakat Sulawesi Barat.
“Setiap proyek strategis, kita selalu minta pendampingan dari kejaksaan tinggi, begitu juga dengan Polda,” ungkap Suhardi.
Transisi Kepemimpinan di Kejaksaan Tinggi Sulbar
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur di sela acara lepas sambut Kepala Kejaksaan Tinggi Sulbar dari pejabat lama, Sukarman Sumarinton, kepada Budi Hartawan Pandjaitan. Suhardi menilai rotasi jabatan di tubuh kejaksaan merupakan dinamika organisasi yang wajar untuk penyegaran institusi di tingkat wilayah.
Ia turut mengapresiasi dedikasi Sukarman Sumarinton yang selama ini dinilai sangat kooperatif dalam membantu Pemprov Sulbar, terutama dalam hal konsultasi hukum dan pengawasan kebijakan daerah.
“Selama saya menjadi gubernur bersama Pak Sukarman Sumarinton sebagai Kajati, kita saling bersinergi. Bahkan beberapa kerja sama yang kita bangun termasuk konsultasi hukum dan saling mengingatkan,” jelasnya.
Kepada Kajati Sulbar yang baru, Budi Hartawan Pandjaitan, Suhardi menaruh harapan besar agar pola kolaborasi yang sudah ada tetap terjaga. Ia optimistis pengalaman panjang yang dimiliki Budi Hartawan akan membawa dampak positif bagi penegakan hukum dan kemajuan daerah di masa mendatang.
