SULAWESI BARAT — Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan penangkapan tersebut melalui keterangan tertulis, Senin (8/6) sore. Ia merinci tim KPK bergerak di dua wilayah sekaligus, yakni Jakarta dan Sumatera Selatan, dalam penyelidikan tertutup.
"Tim mengamankan sepuluh orang di wilayah Jakarta dan Sumatera Selatan," ujar Budi.
Dari jumlah itu, separuhnya berasal dari lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, termasuk sang bupati. Lima orang lainnya merupakan pihak swasta yang diduga terlibat dalam transaksi yang tengah diusut.
"Tim masih di lapangan, kami akan update kembali perkembangannya," ucap Budi.
Penyegelan di Kantor Dinas Pendidikan
Informasi yang beredar menyebutkan OTT ini tidak berhenti pada penangkapan. Penyidik KPK turut menyegel sejumlah ruangan di kantor dinas, salah satunya Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Muara Enim. Langkah ini mengindikasikan adanya penggeledahan dan penyitaan dokumen terkait dugaan korupsi yang menjerat sang bupati.
Belum dijelaskan secara resmi modus operandi perkara ini. Namun, penyegelan di dinas yang mengelola anggaran pendidikan kerap dikaitkan dengan proyek infrastruktur sekolah atau pengadaan barang dan jasa.
OTT Kedua di Juni 2026
Operasi ini menjadi OTT kedua yang dilakukan KPK dalam waktu berdekatan pada bulan Juni 2026. Sebelumnya, lembaga antirasuah membongkar kasus dugaan pemerasan terkait izin tinggal warga negara asing (WNA) dan gratifikasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.
Pengungkapan kasus Imigrasi dilakukan lewat OTT di Jakarta, Jawa Barat, dan Bali pada 2-3 Juni 2026. Dari 18 orang yang dijaring, delapan di antaranya ditetapkan sebagai tersangka. Nama-nama yang disebut termasuk mantan Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim dan Pelaksana Tugas Dirjen Imigrasi Saffar Muhammad Godam.
Rentan Modus Korupsi di Daerah
Penangkapan Bupati Muara Enim menambah daftar panjang kepala daerah yang tersandung kasus korupsi. KPK selama ini kerap menyasar bupati dan wali kota dalam OTT karena rentannya praktik suap terkait proyek, perizinan, atau mutasi jabatan di lingkungan pemerintah daerah.
Masyarakat Muara Enim kini menunggu pengumuman resmi KPK mengenai konstruksi perkara dan penetapan status hukum para pihak yang diamankan. Lembaga antikorupsi dijadwalkan memberikan konferensi pers dalam waktu dekat setelah masa pemeriksaan awal selesai.
