SULAWESI BARAT — Anggota Unsur Pemangku Kepentingan DEN, Sripeni Inten Cahyani, menyatakan bahwa konsumsi BBM subsidi selama ini tidak menghasilkan nilai tambah ekonomi. "Yang keluar (dari konsumsi BBM subsidi) itu hanya untuk dibakar, bukan menjadi barang produktif. Kalau menjadi barang produktif, itu bisa menjadi industri yang menghasilkan dan menciptakan lapangan pekerjaan," ujarnya dalam media briefing IESR di Jakarta, Senin (15/6).
Populasi Motor 147 Juta Dianggap Sudah Terlalu Berat untuk Dielektrifikasi
Data DEN menunjukkan total kendaraan nasional pada akhir 2025 diperkirakan mencapai 174 juta unit. Sepeda motor mendominasi dengan 147 juta unit atau 84 persen. Namun, Sripeni justru menilai segmen ini sudah terlalu berat untuk dijadikan prioritas elektrifikasi.
"Roda dua sudah berat. Kita tutup dulu bab roda dua, lalu masuk ke fokus bus dan truk. Justru truk listrik ini peluangnya sangat besar," jelas dia. Sementara itu, truk yang hanya 3,7 persen dari total populasi kendaraan dinilai memiliki potensi penghematan BBM yang jauh lebih strategis.
Skema Sewa Baterai untuk Mengatasi Harga yang Dua Kali Lipat
Hambatan utama adopsi truk listrik saat ini adalah harga beli yang bisa dua hingga tiga kali lipat dari unit konvensional. DEN melihat solusinya bukan pada penurunan harga, melainkan perubahan model bisnis.
"Sekarang sudah mulai banyak model bisnis penyewaan. Jadi tidak perlu terlalu khawatir mengenai CAPEX, sekarang lebih fokus pada biaya operasional atau Opex," kata Sripeni. Dengan skema berbasis OPEX, perusahaan tidak perlu mengeluarkan investasi besar di awal untuk membeli kendaraan dan baterai.
Infrastruktur Pengisian: Baterai Swapping ala China atau Ultra Fast Charging?
DEN mencatat ada dua pendekatan pengisian daya yang berkembang global. Pertama, battery swapping yang sudah sukses di China, memungkinkan baterai diganti tanpa waktu tunggu. Kedua, ultra fast charging berkapasitas tinggi yang mengembalikan daya dalam waktu singkat.
Dari sisi teknologi, Sripeni menilai produk truk listrik dari produsen China sudah matang untuk kebutuhan komersial. Sementara untuk bus, perkembangan elektrifikasi sudah lebih maju, terutama didorong oleh armada Transjakarta di Jakarta.
Subsidi BBM Tembus Rp719 Triliun, Lebih Besar dari PNBP Migas
Data DEN mencatat total subsidi dan kompensasi BBM dari 2019 hingga 2024 mencapai Rp719 triliun. Jumlah itu lebih besar dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor migas yang hanya Rp659 triliun pada periode yang sama. Ketimpangan inilah yang mendorong DEN mencari terobosan lewat elektrifikasi kendaraan niaga.
