SULAWESI BARAT — Dalam pidato kenegaraan yang disiarkan langsung, Prabowo tidak hanya menyasar kementerian dan lembaga di Jakarta. Ia secara eksplisit menyebut jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten sebagai bagian dari persoalan pelayanan publik yang kerap menghambat masyarakat.
"Negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Dan kalau saya bicara, saya tidak hanya bicara pemerintah pusat. Justru saya bicara juga kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten," ucapnya di hadapan para pimpinan lembaga tinggi negara.
Kritik Terbuka untuk Birokrat yang Perkaya Diri
Prabowo secara khusus menyoroti oknum aparatur yang menggunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan kelompoknya. Ia menyebut praktik tersebut sebagai tindakan yang harus dibasmi tanpa kompromi.
"Para birokrat yang sering menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarganya, dan memperkaya kelompoknya. Ini harus kita berantas," tegasnya.
Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap efektivitas layanan pemerintah di era digital. Menurut Prabowo, masalah internal birokrasi tidak lagi bisa ditutup-tutupi karena keterbukaan informasi kini menjadi keniscayaan.
Risiko Kebangkrutan Negara jika Korupsi Dibiarkan
Presiden memperingatkan bahwa dampak birokrasi yang tidak efisien dan korup jauh lebih serius dari sekadar kerugian anggaran. Ia menilai praktik tersebut berpotensi menghancurkan fondasi bangsa dalam jangka panjang.
"Dan ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup, akan menghancurkan suatu bangsa," ujar Prabowo.
Ia pun mengajak seluruh elemen politik dan pemerintahan untuk bersatu memberantas masalah ini. Tanpa aksi bersama, peringatan itu dinilai hanya akan menjadi seremonial tahunan tanpa perubahan berarti.
Instruksi Turun ke Lapangan dan Dengarkan Keluhan Warga
Di akhir pidatonya, Prabowo meminta para pejabat untuk mengubah gaya kerja dari berbasis laporan menjadi berbasis lapangan. Para pemimpin diminta aktif menyerap aspirasi langsung dari masyarakat yang kerap menjadi korban ketidakefisienan program.
"Tanya rakyat, dengarkan suara rakyat. Mereka yang pertama akan menyampaikan bahwa sering program-program tidak sampai ke rakyat," ungkapnya.
Instruksi ini menjadi penekanan terakhir dari serangkaian kritik tajam yang disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR kali ini. Publik kini menunggu tindak lanjut konkret, terutama dari pemerintah daerah yang selama ini kerap menjadi titik lemah distribusi layanan dan bantuan sosial.
