SULAWESI BARAT — Komisaris PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Arief Poyuono menilai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi instrumen kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 6-7 persen per tahun. Penilaian itu disampaikan menyusul pembentukan lembaga pengelola investasi negara yang mengonsolidasikan aset ratusan BUMN di bawah satu komando. Jika berjalan sesuai rencana, Danantara berpotensi mengubah perusahaan negara berkinerja rendah menjadi aset produktif dan memperkuat kapasitas investasi nasional.
Arief Poyuono menegaskan dukungannya terhadap pembentukan BPI Danantara. Menurutnya, lembaga itu bukan sekadar pengelola dana, melainkan sarana merestrukturisasi dan mengonsolidasikan aset negara yang selama ini tersebar di berbagai BUMN.
Dukungan tersebut ia sampaikan di Jakarta, Sabtu (11/10/2026). Arief menilai pengelolaan aset negara perlu bergeser dari pendekatan berorientasi anggaran menuju strategi investasi yang mengutamakan produktivitas, efisiensi, dan imbal hasil.
Dari Anggaran ke Strategi Permodalan
Arief menyebut Danantara sebagai transisi dari birokrasi yang berfokus pada anggaran menuju strategi permodalan yang agresif dan berorientasi pada return. Dengan mengonsolidasikan 844 BUMN di bawah satu komando, lembaga ini dinilai bisa mengubah perusahaan negara berkinerja rendah atau bergantung pada subsidi menjadi aset ekonomi yang produktif.
"Ini adalah transisi dari birokrasi yang berfokus pada anggaran, menuju strategi permodalan yang agresif dan berorientasi pada return," ujarnya.
Menurut Arief, konsolidasi tersebut menjadi langkah penting untuk memperbaiki kinerja perusahaan negara sekaligus mengoptimalkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
Target Pertumbuhan 6-7 Persen dan Jebakan Pendapatan Menengah
Salah satu tantangan utama Indonesia, kata Arief, adalah keluar dari jebakan pendapatan menengah atau middle-income trap. Untuk mengatasinya, Indonesia membutuhkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan yang didukung pengelolaan aset negara secara profesional dan produktif.
Danantara diproyeksikan mampu meningkatkan kontribusi aset negara terhadap pendapatan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). "Danantara adalah mekanisme krusial untuk meningkatkan pendapatan nasional bruto. Lembaga ini ditargetkan untuk memacu pertumbuhan PDB tahunan yang berkelanjutan di kisaran 6% hingga 7%," jelasnya.
Target itu, lanjut Arief, menuntut strategi investasi yang terarah serta pengelolaan perusahaan negara yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian.
Benteng Fiskal dan Warisan untuk Generasi Mendatang
Selain mendorong pertumbuhan, Arief menilai Danantara memiliki dua fungsi strategis lain: penyangga keuangan saat krisis ekonomi global dan instrumen penyimpanan kekayaan negara untuk generasi mendatang.
Ia merujuk model Government of Singapore Investment Corporation (GIC) dan Temasek di Singapura sebagai referensi pengelolaan kekayaan negara jangka panjang. "Danantara dirancang sebagai dana struktural, bukan dana APBN. Ia harus menjadi benteng fiskal sekaligus warisan kekayaan untuk anak cucu kita," tegasnya.
Fungsi itu, menurut Arief, perlu didukung tata kelola investasi yang disiplin agar pengelolaan aset negara tetap memberi manfaat berkelanjutan, termasuk saat perekonomian menghadapi tekanan eksternal.
Alokasi 20 Persen untuk Investasi Global
Dalam strategi investasi, Arief mendukung rencana alokasi sekitar 20 persen dana kelolaan Danantara untuk investasi global. Ia menyoroti potensi akuisisi properti di Mekkah untuk mendukung kebutuhan jamaah haji Indonesia, serta kerja sama teknologi dengan Russian Direct Investment Fund (RDIF) Rusia.
Sekitar 80 persen dana kelolaan lainnya akan diarahkan untuk membiayai alternatif infrastruktur berkelanjutan di dalam negeri. Menurut Arief, strategi tersebut berpotensi memperluas sumber pembiayaan pembangunan dan mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Efektivitasnya tetap bergantung pada pemilihan proyek, pengelolaan risiko, dan kemampuan menghasilkan imbal hasil yang sepadan dengan modal yang ditanamkan.
Menepis Kekhawatiran Sovereign Risk
Menanggapi kekhawatiran soal risiko negara (sovereign risk) dan potensi politisasi BUMN, Arief berpandangan konsolidasi melalui Danantara justru menjadi kesempatan memperbaiki struktur pengelolaan perusahaan negara.
Struktur BUMN yang terfragmentasi, katanya, berpotensi menimbulkan inefisiensi dan tumpang tindih. Karena itu, konsolidasi perlu diikuti penguatan profesionalisme dan tata kelola perusahaan.
"Danantara adalah instrumen yang dirancang secara cermat. Kritik soal sovereign risk bisa ditepis, dengan catatan lembaga ini tetap menjaga tiga hal: tata kelola perusahaan yang ketat, transparansi penuh, dan independensi dari bias politik," pungkasnya.
Keberhasilan Danantara, dengan demikian, tidak cukup diukur dari besarnya aset yang dikelola atau jumlah investasi yang dilakukan. Yang menentukan adalah sejauh mana lembaga ini mampu menjaga disiplin tata kelola dan menghasilkan nilai tambah nyata bagi perekonomian nasional.
