MAMUJU — Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat kini dibekali pemahaman teknis pengelolaan pengaduan masyarakat melalui aplikasi SP4N-LAPOR. Langkah ini bagian dari upaya pemprov menjawab tuntutan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan responsif terhadap aspirasi warga.
Kegiatan sosialisasi tersebut berlangsung di Ruang Subbagian Umum dan Kepegawaian Biro Umum Pemprov Sulbar, Senin (31/8/2026). Para ASN dikenalkan pada mekanisme penanganan laporan secara digital agar setiap aduan yang masuk tidak mengendap dan bisa ditindaklanjuti dengan efektif.
Aplikasi Ini Menjembatani Warga dengan Pemerintah
SP4N-LAPOR merupakan sistem nasional yang memungkinkan masyarakat menyampaikan keluhan dan aspirasi secara daring. Melalui aplikasi ini, pengaduan masuk bisa dipantau, dilacak, dan direspons langsung oleh instansi terkait. Hal ini menjadi penting karena banyak keluhan warga di daerah kerap terhambat di birokrasi dan tidak jelas ujung penyelesaiannya.
Penguatan kapasitas internal ini mendapat apresiasi dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Kominfopers) Sulbar, Muhammad Ridwan Djafar. Ia hadir langsung sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut. Baginya, inisiatif Biro Umum sejalan dengan visi Gubernur Sulbar Suhardi Duka dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas.
Bisa Jadi Contoh Bagi OPD Lain
Ridwan menilai langkah ini tidak hanya berdampak internal, tetapi juga bisa direplikasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di lingkup Pemprov Sulbar. Menurutnya, semakin banyak perangkat daerah mengadopsi sistem pengaduan digital, semakin terbuka tata kelola pemerintahan di Sulbar.
“Inisiatif positif yang dilakukan Biro Umum ini bisa menjadi contoh dan diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di lingkup Pemprov Sulbar demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang semakin terbuka,” pungkasnya.
Hingga saat ini, Pemprov Sulbar terus mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam berbagai layanan publik. Penguatan SP4N-LAPOR menjadi salah satu prioritas agar warga memiliki kanal resmi untuk menyampaikan masalah mereka, mulai dari persoalan administrasi kependudukan hingga pelayanan infrastruktur.
