SULAWESI BARAT — Manchester City menyiapkan argumen banding bahwa dana sponsor utama klub berasal dari pemerintah Abu Dhabi, bukan dari pemiliknya. Klaim itu muncul setelah komisi independen menyatakan City bersalah atas seluruh dakwaan pelanggaran aturan finansial Premier League periode 2009-10 hingga 2017-18.
Komisi independen mengonfirmasi temuan itu pada Selasa, dengan City dinyatakan melanggar regulasi finansial Premier League. Klub disebut menggelembungkan pendapatan secara artifisial melalui perjanjian sponsor yang berstatus "palsu" dengan bantuan pemiliknya.
Abu Dhabi United Group (ADUG), perusahaan investasi milik Wakil Presiden dan Wakil Perdana Menteri Uni Emirat Arab Sheikh Mansour, disebut menambal nilai kesepakatan komersial dalam skema pendanaan terselubung senilai 830,69 juta poundsterling. Lewat cara itu, City dinilai tampak patuh pada aturan finansial Premier League dan UEFA.
Dalih Pemerintah Abu Dhabi yang Ditolak Komisi
Seperti dilaporkan Daily Mail dan Times, sumber BBC Sport menyebut City berencana menyampaikan bukti bahwa uang yang mengalir ke sponsor berasal dari pemerintah Abu Dhabi, bukan dari ADUG. Premier League sendiri mengizinkan badan milik negara menjadi sponsor klub.
Komisi independen menolak argumen tersebut dan menyebutnya "tidak benar". Dalam temuan resminya, komisi menilai penjelasan itu disusun klub jauh setelah peristiwa terjadi untuk mengaburkan realitas skema pendanaan terselubung.
City bersikeras tidak bersalah dan menandai niat mengajukan banding paling lambat Jumat. Klub menilai keputusan komisi mengandung "kesalahan material yang jelas, baik dari sisi hukum, prinsip, maupun fakta, dan tidak aman".
Khaldoon Al Mubarak Sebut Ada Bukti Tak Terbantahkan
Pada Sabtu, Chairman City Khaldoon Al Mubarak merujuk pada "bukti tak terbantahkan" yang menurutnya mendukung klaim innocence klub. Mansour merupakan anggota keluarga penguasa Abu Dhabi dan saudara Presiden UEA Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, sementara ADUG mengambil alih City pada 2008.
Sponsor utama City, Etihad Airways, menyatakan tengah mempertimbangkan langkah hukum terhadap Premier League. Maskapai pelat merah UEA itu menilai publikasi temuan komisi membawa "implikasi merusak" meski namanya tidak disebut dalam dokumen yang dirilis.
Etihad menegaskan "secara kategoris menolak setiap temuan, kesimpulan, atau implikasi yang menyiratkan maskapai pernah terlibat dalam pengaturan komersial tidak patut". Etihad dimiliki dana kekayaan negara L'Imad yang diketuai Putra Mahkota Abu Dhabi, putra presiden UEA.
Premier League Pilih Bungkam
Premier League menolak berkomentar saat dihubungi BBC Sport. Banding City akan menentukan apakah sanksi atas pelanggaran aturan finansial selama sembilan musim itu tetap berlaku atau dibatalkan, dengan komisi banding menjadi penentu akhir sengketa ini.
