MAMUJU — Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Sulbar, Drs. Amujib, MM, menyatakan bahwa perubahan perilaku masyarakat tidak cukup dibangun lewat kegiatan seremonial. Menurutnya, dibutuhkan kebijakan terarah, dukungan anggaran memadai, dan komitmen seluruh OPD untuk menjadikan kesehatan bagian dari agenda pembangunan.
Integrasi itu menyentuh tiga lapis sekaligus: dokumen perencanaan jangka menengah, rencana kerja tahunan, hingga rencana kerja dan anggaran masing-masing perangkat daerah. Tujuannya agar upaya meningkatkan kesehatan warga tidak berhenti pada sosialisasi dan kampanye.
Apa Isi Integrasi yang Diputuskan dalam Pertemuan di Mamuju
Setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun indikator kinerja yang jelas dan terukur. Bapperida menilai indikator itu menjadi alat pantau sekaligus dasar evaluasi, sehingga pelaksanaan program dinilai berdasarkan hasil yang dicapai, bukan sekadar serapan anggaran.
"Pembudayaan hidup sehat membutuhkan dukungan lintas sektor, mulai dari perencanaan program, penyediaan anggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pengukuran hasil yang berdampak langsung terhadap masyarakat," kata Amujib dalam pemaparannya.
Dengan pendekatan ini, setiap OPD diharapkan berkontribusi sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Tidak ada satu sektor pun yang boleh menyerahkan seluruh tanggung jawab kesehatan ke dinas teknis.
Peran Dinas Kesehatan hingga Sektor Pangan dan Infrastruktur
Pembagian peran antarsektor menjadi salah satu sorotan dalam pertemuan tersebut. Dinas kesehatan memegang fungsi promosi kesehatan, skrining, pencegahan penyakit, dan penguatan pelayanan Puskesmas.
Sektor pendidikan mendukung pembiasaan perilaku sehat di sekolah. Sektor pangan didorong menjaga ketersediaan pangan bergizi, sedangkan sektor lingkungan dan infrastruktur menyiapkan air bersih, sanitasi layak, serta pengelolaan sampah.
Adapun sektor sosial, pemberdayaan masyarakat, dan keluarga memperluas akses layanan dasar dan mendorong perubahan perilaku, terutama bagi kelompok rentan. Sinergi itu diwujudkan lewat program terpadu, penyelarasan anggaran, indikator kinerja bersama, serta monitoring dan evaluasi berbasis hasil.
Sasarannya: Stunting, Kemiskinan, dan Kualitas Layanan Dasar
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DKPPKB) Sulbar, dr. Nursyamsi Rahim, menilai keberhasilan upaya promotif dan preventif bergantung pada dukungan sektor lain. Lingkungan sehat, pangan bergizi, kebiasaan di sekolah, dan pemberdayaan masyarakat menjadi penentu di lapangan.
Karena itu, koordinasi antara DKPPKB, Bapperida, dan perangkat daerah lainnya perlu diperkuat. Program kesehatan harus berjalan selaras dengan prioritas pembangunan dan kebutuhan warga.
Pembudayaan hidup sehat diposisikan sebagai pendekatan lintas sektor untuk membantu menyelesaikan sejumlah persoalan pembangunan sekaligus, termasuk stunting, kemiskinan, dan peningkatan kualitas pelayanan dasar.
Mengapa Bapperida Pegang Peran Strategis
Bapperida memastikan pembudayaan hidup sehat masuk dalam perencanaan dan penganggaran daerah, lengkap dengan indikator kinerja, koordinasi lintas sektor, dan evaluasi berkala. Monitoring diarahkan untuk mengidentifikasi kesenjangan pelaksanaan antarwilayah dan mengukur efektivitas intervensi.
Hasil evaluasi itu menjadi dasar langkah perbaikan, bukan sekadar laporan rutin. Penguatan tata kelola ini sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera, di bawah kepemimpinan Gubernur Suhardi Duka.
Kebijakan tersebut juga mendukung agenda Panca Daya, khususnya pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter serta peningkatan kualitas pelayanan dasar. Ke depan, pembudayaan hidup sehat diharapkan tidak hanya tercermin dalam dokumen perencanaan, tetapi diwujudkan melalui program terukur dan perubahan perilaku yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
