MAMUJU — Rapat Badan Musyawarah DPRD Sulawesi Barat digelar di Mamuju dengan fokus menyusun jadwal kegiatan kedewanan sepanjang Oktober 2026. Forum itu memastikan seluruh agenda legislasi, anggaran, dan pengawasan tersusun berdasarkan skala prioritas. Hasil rapat menjadi acuan kerja alat kelengkapan dewan dalam beberapa pekan ke depan.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri, didampingi Wakil Ketua I St. Suraidah Suhardi dan Wakil Ketua II Munandar Wijaya. Sekretaris DPRD Sulbar Arianto turut hadir bersama anggota Badan Musyawarah. Kehadiran pimpinan lengkap menandai agenda ini sebagai penentu ritme kerja dewan hingga akhir tahun.
Apa Saja yang Masuk Agenda Oktober 2026
Badan Musyawarah membahas penjadwalan rapat alat kelengkapan dewan sebagai bagian dari penataan agenda bulanan. Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 menjadi salah satu poin utama. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Propemperda juga masuk dalam daftar agenda.
Agenda lain mencakup rapat konsultasi Badan Anggaran bersama komisi-komisi dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Konsultasi itu menjadi tahap lanjutan pembahasan RAPBD 2027 sebelum finalisasi. Setelah finalisasi, RAPBD dibawa ke rapat paripurna untuk diproses lebih lanjut.
Dua Raperda di Tangan Pansus
Panitia Khusus DPRD Sulbar mendapat penugasan membahas dua Rancangan Peraturan Daerah. Keduanya adalah Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan dan Raperda tentang Peningkatan Gizi Masyarakat. Badan Musyawarah menjadwalkan pembahasan keduanya berjalan paralel dengan agenda anggaran.
Badan Musyawarah juga menjadwalkan agenda persetujuan bersama terhadap RAPBD Tahun Anggaran 2027, Propemperda, serta Rencana Kerja DPRD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2027. Persetujuan bersama menjadi tahap penentu sebelum dokumen-dokumen itu berlaku. Jadwal paripurna disiapkan mengakomodasi seluruh tahapan tersebut.
Amalia Fitri: Tiga Fungsi Dewan Harus Seimbang
Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri menekankan pentingnya perencanaan agenda kegiatan yang matang dan terkoordinasi agar pelaksanaan tugas-tugas kedewanan berjalan efektif, tertib, dan tepat waktu. Menurutnya, Badan Musyawarah berperan penting mengatur jadwal kegiatan DPRD sehingga seluruh agenda yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.
Ia menegaskan bahwa penyusunan agenda kerja DPRD harus mendukung optimalisasi tiga fungsi utama lembaga legislatif, yakni fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
"Ketiga fungsi tersebut perlu dijalankan secara seimbang dan berkesinambungan guna memastikan kebijakan serta program pembangunan daerah berjalan sesuai dengan ketentuan dan berpihak pada kepentingan masyarakat," tegasnya.
Melalui rapat Badan Musyawarah ini, DPRD Provinsi Sulawesi Barat diharapkan memperkuat koordinasi antar alat kelengkapan dewan. Efektivitas pelaksanaan agenda kelembagaan menjadi sasaran berikutnya, dengan seluruh program kerja disusun berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan pembangunan daerah.
